Guru Kutai Barat Menang Sementara, DPRD dan Pemkab Janji Perbaiki TPP
Meski mogok sudah berakhir, sejumlah pihak menilai persoalan utama belum sepenuhnya tuntas. Pengamat hukum Universitas Mulawarman yang juga pengurus Serikat Pekerja Kampus (SPK), Herdiansyah Hamzah, menilai aksi ini menunjukkan adanya masalah mendasar terkait kesejahteraan guru.
“Yang jelas, aksi guru-guru di Kubar itu menandakan ada problem mendasar dengan kesejahteraan. Ada disparitas tajam antara TPP yang didapat pejabat struktural dengan guru. Lucu kan, guru dipaksa memberi kemampuan maksimal, tapi tidak ditunjang kesejahteraan yang memadai,” ujarnya.
Ia juga menyinggung ketidakadilan dalam alokasi anggaran.
“Apalagi ribut-ribut belakangan ini soal efisiensi, justru yang dikorbankan adalah guru. Sementara DPRD dapat fasilitas, tunjangan, macam-macam yang ibaratnya langit dan bumi dibandingkan dengan apa yang didapat guru,” tambah Herdiansyah.
Kritik tersebut mempertegas bahwa meski tuntutan jangka pendek guru sudah dijawab dengan komitmen APBD-P, ada pekerjaan rumah besar soal keadilan fiskal dan prioritas anggaran.
Bagi ribuan siswa yang sempat kehilangan hak belajar, kembalinya guru ke kelas membawa harapan baru. Namun bagi publik, pertanyaan tetap menggantung, apakah kesepakatan politik ini akan benar-benar menjawab ketimpangan kesejahteraan atau hanya meredakan gejolak sesaat?
