Menurutnya pembangunan di IKN tidak akan dilakukan tanpa melalui proses AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Semua pembangunan di IKN harus memenuhi standar lingkungan yang ketat, dan jika tidak, itu dianggap ilegal.
Selain itu, Onesimus mengungkapkan bahwa 80 persen dari total biaya pembangunan IKN berasal dari investasi, bukan hanya dari APBN. Beberapa investor seperti Hermina, Mayapada, Swiss Hotel, dan Kubika sudah terlibat dalam proyek ini. Ia berharap lebih banyak investor akan tertarik untuk berinvestasi, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih cepat.
Onesimus juga mengungkapkan komitmen Presiden untuk memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai rencana, termasuk pembangunan elemen utama seperti Istana Presiden dan kantor-kantor pemerintahan lainnya. Menurutnya, proses ini tetap berjalan meskipun ada tantangan dari sisi anggaran.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia juga menegaskan bahwa rencana pemindahan ibu kota ke IKN pada tahun 2028 tetap akan dilaksanakan, meskipun ada isu anggaran yang diblokir. Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen pada target tersebut, dan proses pembangunan terus berjalan.
Secara keseluruhan, meskipun menghadapi tantangan, pembangunan IKN tetap menjadi prioritas, dan upaya untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dari investor dan pihak terkait terus dilakukan.
